- Senat AS mengesahkan kembali Pasal 702 FISA, yang mengizinkan pengumpulan data pemerintah secara ekstensif tanpa surat perintah.
- Kebebasan sipil dan komunitas kripto menyatakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan wewenang pengawasan di bawah Pasal 702.
Senator AS Ron Wyden, yang mewakili Oregon, baru-baru ini menyuarakan penentangannya setelah memberikan suara menentang reauthorisasi dua tahun Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA). Bagian ini memungkinkan pengawasan tanpa surat perintah oleh pemerintah.
Senator Wyden mengkritik prosesnya, menyatakan bahwa Senat mempercepat pembaruan undang-undang ini pada larut malam, mengabaikan kesempatan untuk melakukan reformasi yang diperlukan.
Dia menunjukkan bahwa meskipun ada amandemen yang masuk akal, ada keengganan di antara para senator untuk mengirimkan RUU tersebut kembali ke DPR untuk dipertimbangkan kembali.
NEWS: Wyden Statement on Reauthorization of FISA 702 Without Reforms to Warrantless Surveillance of Americans https://t.co/ywCNELcpuV
— WydenPress (@WydenPress) April 20, 2024
Wyden juga mencatat bahwa meskipun ada amandemen kecil sebelumnya yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pengawasan ini, pelanggaran baru terus dilaporkan. Ia menekankan kurangnya pengawasan yang efektif sebagai masalah yang terus berulang.
Menegaskan bahwa menjaga kebebasan dan memastikan keamanan adalah tujuan yang selaras, Wyden mengakui bahwa upaya signifikan masih diperlukan untuk mencapai keseimbangan ini tanpa mengorbankan kebebasan sipil warga negara Amerika.
Legislasi ini, yang awalnya dibuat sebagai langkah kontraterorisme, disahkan dengan suara 60-34 dan sekarang menunggu tanda tangan Presiden Joe Biden untuk memperpanjangnya selama dua tahun.
This is bad.
Crypto is not just about trading tokens, it's part of a broader ethos of protecting freedom and privacy and keeping power in the hands of the little guy.
And these values unfortunately continue to be under attack, globally. https://t.co/iFM932IBP6
— vitalik.eth (@VitalikButerin) April 20, 2024
Kekhawatiran atas Privasi dan Pengawasan
Keputusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan kebebasan sipil dan komunitas mata uang kripto. Pasal 702 memberikan pemerintah kemampuan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar, yang membuat khawatir mereka yang mendukung hak-hak privasi.
Para kritikus, termasuk beberapa senator dan kelompok kebebasan sipil, berpendapat bahwa kekuasaan yang diberikan di bawah Pasal 702 dapat disalahgunakan, yang mengarah pada pengawasan yang tidak beralasan terhadap warga negara AS.
Implikasi untuk Industri Mata Uang Kripto
Industri mata uang kripto, yang menghargai desentralisasi dan anonimitas, mendapati dirinya sangat berisiko dari kemampuan pengawasan yang diperluas. Industri ini khawatir bahwa kekuatan ini dapat melanggar privasi yang merupakan dasar dari operasi bisnis terkait kripto, terutama platform terdesentralisasi.
Dampak Regulasi terhadap Mata Uang Kripto
Dengan pembaruan Bagian 702, ada peningkatan yang diantisipasi dalam pengawasan regulasi untuk sektor mata uang kripto.
Badan-badan seperti SEC, Departemen Kehakiman dan CFTC, dapat mengintensifkan pengawasan mereka terhadap bisnis kripto untuk memastikan mereka mematuhi standar pengawasan dan pengumpulan data.
It’s over (for now). A majority of senators caved to the fearmongering and bush league tactics of the administration and surveillance hawks in Congress, and they sold out Americans’ civil liberties. Section 702 has been reauthorized, not just without any meaningful reforms… 1/10
— Elizabeth Goitein (@LizaGoitein) April 20, 2024
Baca juga: Senator AS Menuntut Jawaban atas Pengawasan CFTC terhadap Pendiri FTX, Sam Bankman-Fried
Pendapat Senat dan Kolaborasi Mata Uang Kripto
Senat tetap terpecah dalam masalah ini. Sementara beberapa anggota mengadvokasi peningkatan pengawasan dalam sektor mata uang kripto untuk memerangi aktivitas ilegal, yang lain mewaspadai potensi jangkauan yang berlebihan yang memengaruhi privasi dan kebebasan sipil.
Sementara itu, contoh kerja sama antara perusahaan mata uang kripto dan penegak hukum, seperti kolaborasi Tether dengan FBI dan Secret Service untuk menggagalkan pendanaan teror, menyoroti hubungan yang bernuansa antara otoritas pengatur dan industri kripto.
Pengesahan kembali Pasal 702 menandai momen dalam keseimbangan yang sedang berlangsung antara kepentingan keamanan nasional dan pelestarian hak-hak privasi, terutama karena hal ini berdampak pada pasar kripto yang sedang berkembang.
